KUNCI JAWABAN EVALUASI BAB 4
A.Pilihan Ganda
Pilihlah salah satu jawaban yang paling tepat
1. Otonomi daerah diselenggarakan di Negara Kesatuan Republik Indonesia dipengaruhi oleh beberapa faktor. Salah satu faktor yang memengaruhinya adalah....
e. efisiensi dan efektivitas Indonesia, negara luas dengan penduduk beragam
2. Sebuah penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem NKRI disebut....
A. Otonomi daerah
3. Otonomi daerah diartikan sebagai pelimpahan sebagian tugas, kewajiban, dan tanggung jawab dalam penyelenggaraan negara dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Kata otonomi berasal dari bahasa....
C. Yunani
4. Tokoh yang mengatakan bahwa "otonomi daerah sebagai suatu kebebasan atau kemandirian tetapi bukan kemerdekaan, namun kebebasan itu terbatas dengan perwujudan dari pemberian kesempatan yang harus dipertanggungjawabkan" adalah....
C. Ateng Syahrifuddin
5. Penugasan dari pemerintah provinsi kepada kabupaten atau kota dan desa, serta dari pemerintah kabupaten kota kepada desa untuk melaksanakan tugas tertentu disebut...
B. Tugas pembantuan
6. Berikut yang bukan merupakan kelebihan dari desentralisasi adalah...
C. pemerintah daerah perlu menunggu instruksi dari pusat apabila ada kondisi darurat
7. Peran pemerintah pusat dalam otonomi daerah menggunakan berbagai asas seperti dekonsentrasi, desentralisasi, dan tugas pembantuan. Penyelenggara pemerintah pusat terdiri atas....
B. Presiden, wakil presiden, dan para menteri negara
8. Membuat kebijakan yang mengatur serta melindungi hidup warga negara dan meminimalkan berbagai bentuk intervensi negara dalam kehidupan masyarakat merupakan salah satu fungsi pemerintah pusat, yaitu fungsi...
B. Pengaturan
9. Berikut yang tidak termasuk urusan pemerintahan pusat adalah....
D. kependudukan
10. Perhatikan pernyataan berikut.
Otonomi yang penyelenggaraannya benar-benar sejalan dengan tujuan dan maksud pemberian otonomi. Maksudnya, yaitu untuk memberdayakan daerah, termasuk di dalamnya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Pernyataan diatas, merupakan salah satu prinsip otonomi daerah. Prinsip tersebut adalah prinsip...
C. Bertanggung jawab
11. Dalam menyelenggarakan otonomi daerah, pemerintah daerah mempunyai beberapa kewajiban yang harus dilakukan. Berikut yagn tidak termasuk kewajiban pemerintah daerah adalah....
A. mengembangkan kehidupan demokrasi
12. Dalam UU no 12 tahun 2008 tentang pemerintahan daerah, terdapat daerah atau tempat yang memiliki keistimewaan. Berikut yang merupakan daerah otonomi khusus adalah....
D. Papua
13. Dasar hukum yang menjadi landasan bahwa daerah jakarta merupakan Daerah Khusus ibu kota adalah....
B. UU no 29 tahun 2007
14. Dengan adanya daerah istimewa dan daerah khusus, daerah tersebut diberikan kewenangan tertentu yang berbeda dengan daerah lainnya. Salah satu daerah Nanggroe Aceh Darussalam yang termasuk ke dalam daerah istimewa. Berikut yang bukan merupakan keistimewaan daerah Aceh adalah....
B. Pembagian wilayah dibagi dalam kota administrasi dan kabupaten administrasi
15. Kewenangan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai daerah otonom mencakup kewenangan dalam urusan pemerintahan daerah. Salah satu keistimewaannya tersebut adalah....
D. Kebudayaan
16. Perangkat daerah yang dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab kepada kepala daerah melalui sekretaris daerah adalah...
A. Dinas Daerah
17. Dalam pembentukan sebuah peraturan daerah tentunya harus dilandasi oleh hukum. Berikut yang bukan merupakan landasan hukum pembentukan perda adalah....
B. UU no 12 tahun 2011
18. Memberikan grasi, amnesti, dan abolisi, mendirikan lembaga permasyarakatan, serta membuat peraturan pemerintah adalah beberapa contoh kebijakan yang menjadi urusan atau kewenangan pemerintah pusat, yaitu...
E. yustisi
19. Perhatikan pernyataan berikut.
1) Perencanaan, pemanfaatan, dan pengawasan tata ruang.
2) Menetapkan kebijakan moneter.
3) Pelayanan kependudukan dan catatan sipil
4) Penyediaan sarana dan prasarana umum
5) Mendirikan lembaga peradilan.
Berdasarkan pernyataan berikut, yang merupakan urusan atau kewenangan pemerintah daerah ditunjukkan nomor....
B. 1), 3), dan 4)
20. Hubungan fungsional pemerintah pusat dan daerah diatur dalam....
C. UU no 32 tahun 2004
D. Papua
13. Dasar hukum yang menjadi landasan bahwa daerah jakarta merupakan Daerah Khusus ibu kota adalah....
B. UU no 29 tahun 2007
14. Dengan adanya daerah istimewa dan daerah khusus, daerah tersebut diberikan kewenangan tertentu yang berbeda dengan daerah lainnya. Salah satu daerah Nanggroe Aceh Darussalam yang termasuk ke dalam daerah istimewa. Berikut yang bukan merupakan keistimewaan daerah Aceh adalah....
B. Pembagian wilayah dibagi dalam kota administrasi dan kabupaten administrasi
15. Kewenangan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai daerah otonom mencakup kewenangan dalam urusan pemerintahan daerah. Salah satu keistimewaannya tersebut adalah....
D. Kebudayaan
16. Perangkat daerah yang dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab kepada kepala daerah melalui sekretaris daerah adalah...
A. Dinas Daerah
17. Dalam pembentukan sebuah peraturan daerah tentunya harus dilandasi oleh hukum. Berikut yang bukan merupakan landasan hukum pembentukan perda adalah....
B. UU no 12 tahun 2011
18. Memberikan grasi, amnesti, dan abolisi, mendirikan lembaga permasyarakatan, serta membuat peraturan pemerintah adalah beberapa contoh kebijakan yang menjadi urusan atau kewenangan pemerintah pusat, yaitu...
E. yustisi
19. Perhatikan pernyataan berikut.
1) Perencanaan, pemanfaatan, dan pengawasan tata ruang.
2) Menetapkan kebijakan moneter.
3) Pelayanan kependudukan dan catatan sipil
4) Penyediaan sarana dan prasarana umum
5) Mendirikan lembaga peradilan.
Berdasarkan pernyataan berikut, yang merupakan urusan atau kewenangan pemerintah daerah ditunjukkan nomor....
B. 1), 3), dan 4)
20. Hubungan fungsional pemerintah pusat dan daerah diatur dalam....
C. UU no 32 tahun 2004
